Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara termasuk perempuan dan anak.
Ancaman Nyata di Balik Transformasi Digital
Ia menyatakan, "Perkembangan dunia digital bukan semata hadir dengan teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan ancaman bagi perempuan dan anak sehingga dibutuhkan sistem perlindungan yang tepat,".
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sembilan dari sepuluh anak usia lima tahun ke atas di Indonesia sudah aktif berinternet yang berdampak pada tumbuh kembang mereka.
Transformasi digital dinilai telah mengubah cara perempuan dan anak belajar, bekerja, dan berinteraksi di masyarakat.
Lestari menilai kecepatan penetrasi ruang digital dalam kehidupan masyarakat harus segera diimbangi dengan langkah perlindungan nyata.
Dorong Implementasi PP Tunas
Rerie sapaan akrabnya mengingatkan berbagai aturan dan kebijakan perlindungan di ranah daring yang telah dibuat harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaannya.
Ia mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang mulai berlaku Maret 2026 harus diterapkan secara efektif.
Menurutnya penerapan aturan tersebut penting untuk melahirkan sistem perlindungan memadai di ruang digital bagi generasi penerus bangsa.
Ia mengakui dampak kekerasan di ruang digital nyata dirasakan masyarakat termasuk perempuan dan anak yang meliputi perusakan reputasi gangguan kesehatan mental hambatan pendidikan hingga ancaman keselamatan fisik.
Ia menekankan ruang digital yang aman harus mampu mengakselerasi pembangunan sekaligus melahirkan generasi berdaya saing di masa depan.
- Penulis :
- Gerry Eka
