Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mendorong penguatan kepemimpinan perempuan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan Indonesia tanpa kekerasan dalam peringatan HUT Ke-80 Persatuan Wanita Kristen Indonesia di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan, "Perempuan kini tidak boleh lagi menunggu. Perempuan harus mengambil langkah strategis untuk memimpin, mendorong ekonomi berkeadilan, serta mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan," ungkapnya.
Veronica menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah hanya akan berjalan efektif apabila didukung kolaborasi gerakan masyarakat, termasuk PWKI.
Menurutnya, PWKI memiliki peran strategis sebagai penggerak literasi hukum di masyarakat.
PWKI juga dinilai berperan sebagai inkubator UMKM perempuan berbasis komunitas untuk memperkuat kemandirian ekonomi perempuan.
Selain itu, PWKI menjadi penyedia ruang aman bagi korban kekerasan dan diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Data Kekerasan dan Tantangan Ketimpangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, populasi perempuan mencapai sekitar 49,5 persen dari total penduduk Indonesia.
Data yang sama menunjukkan penduduk usia produktif 15-64 tahun mencapai 69 persen dari total penduduk Indonesia.
Sementara itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 mencatat 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.
Terkait kondisi tersebut, Veronica menyatakan, "Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kondisi darurat sosial sekaligus pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perempuan enggan melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan budaya, rasa takut kehilangan penghidupan, serta keterbatasan akses layanan," tegasnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan kekerasan harus menyentuh akar persoalan berupa ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat.
Penanganan juga harus mengatasi ketergantungan ekonomi yang membuat korban sulit keluar dari situasi kekerasan.
Selain itu, norma sosial yang membatasi keberanian korban untuk mencari pertolongan harus diubah agar perempuan lebih berdaya.
Komitmen Penguatan Kolaborasi dan Akses Setara
Wamen PPPA menegaskan komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan.
Upaya tersebut bertujuan memastikan perempuan memiliki akses setara terhadap sumber daya dan kesempatan kepemimpinan di berbagai sektor.
Perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dan anak menjadi prioritas dalam kebijakan kementerian.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat terwujudnya lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
