Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Anggota DPR Desak Percepatan Imunisasi untuk Cegah Penyebaran Campak

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Anggota DPR Desak Percepatan Imunisasi untuk Cegah Penyebaran Campak
Foto: (Sumber : Petugas kesehatan Puskesmas Pamolokan menyiapkan dosis imunisasi campak di Desa Kacongan, Sumenep, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). Layanan sweeping menuju rumah warga tersebut merupakan program imunisasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) untuk mempercepat penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Sumenep. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/nz)

Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mendesak percepatan program imunisasi untuk mencegah penyebaran campak yang tengah melonjak di Indonesia. Ia meminta Kementerian Kesehatan untuk memperluas cakupan imunisasi guna memberikan perlindungan kepada anak-anak dan mencegah komplikasi serius akibat campak.

"Kami mendesak Kemenkes segera memperluas cakupan imunisasi. Jangan sampai ada celah imunitas (immunity gap) yang membuat anak-anak kita rentan. Tanpa perlindungan vaksin, risiko penyebaran akan terus meluas secara eksponensial," ungkapnya.

Permintaan ini muncul sebagai respons atas lonjakan kasus campak yang mencapai 8.224 kasus suspek dalam dua bulan pertama tahun 2026, dengan 21 Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tersebar di 17 kabupaten/kota di 11 provinsi.

Neng Eem menegaskan bahwa campak bukanlah sekadar infeksi kulit biasa. "Campak bersifat imunosupresif yang dapat melumpuhkan sistem kekebalan tubuh anak dan memicu komplikasi fatal seperti pneumonia, diare berat, hingga ensefalitis atau radang otak," katanya.

Data menunjukkan ada empat kematian akibat campak, terutama pada anak-anak dengan status gizi buruk atau daya tahan tubuh rendah. Neng Eem juga mencatat bahwa wabah ini memberikan tekanan besar pada sistem layanan kesehatan.

Untuk menghentikan penyebaran virus, Neng Eem menekankan pentingnya mencapai cakupan imunisasi minimal 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Namun, tantangan di lapangan saat ini adalah tingginya angka penolakan vaksin akibat misinformasi. Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya strategi komunikasi risiko yang lebih baik dengan melibatkan otoritas medis dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas di tingkat lokal.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan siap menggandeng pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi profesi untuk meningkatkan cakupan imunisasi di daerah dengan angka imunisasi rendah.

Ilustrasi dalam berita menunjukkan petugas kesehatan Puskesmas Pamolokan yang menyiapkan dosis imunisasi campak dalam program Outbreak Response Immunization untuk menangani Kejadian Luar Biasa campak di Sumenep, Jawa Timur.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Tria Dianti