Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pemerintah menjaga keselamatan, kepastian layanan, serta perlindungan penumpang di tengah gangguan penerbangan akibat serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran.
Ia menilai penutupan sejumlah ruang udara internasional menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan sehingga memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global.
Evita menyebut kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap konektivitas Indonesia.
Evita menyampaikan, “Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan,” kata Evita di Jakarta, Selasa.
Utamakan Keselamatan dan Perlindungan Penumpang
Ia menegaskan keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama sehingga setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus berbasis penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.
Evita menekankan, “Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal,” kata dia.
Ia meminta maskapai dan pengelola bandara memastikan layanan yang manusiawi termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat serta mekanisme refund yang jelas.
Evita juga menyoroti perlunya penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.
Ia menegaskan, “Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” katanya.
Koordinasi Terpadu dan Manajemen Krisis
Evita mendorong pemerintah mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait agar respons berjalan cepat dan terintegrasi.
Ia menilai posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk mencegah kepanikan akibat simpang siur informasi.
Evita menyatakan perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, serta dukungan medis dasar dengan prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Ia menyampaikan, “Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji,” katanya.
Evita memastikan Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif serta mendukung langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan termasuk dampaknya terhadap sektor pariwisata dan UMKM.
Ia mengajak, “Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” kata dia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
