Pantau - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengkaji kembali pemberian rekomendasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke kawasan Timur Tengah menyusul kondisi krisis yang sedang memanas di wilayah tersebut.
Minat Bekerja ke Timur Tengah Masih Tinggi
Asisten II Setda Kota Mataram sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram H Miftahurrahman menyampaikan bahwa kebijakan pemberian rekomendasi baru bagi PMI akan dipertimbangkan lebih dalam dengan melihat perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Ia mengatakan, "Di tengah kondisi krisis saat ini, pemberian rekomendasi baru bagi PMI akan dikaji lebih dalam sesuai perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah".
Pernyataan tersebut disampaikan Miftahurrahman di Kota Mataram pada hari Rabu.
Meskipun konflik sedang terjadi di Timur Tengah, minat masyarakat Kota Mataram untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia masih tergolong tinggi.
Tingginya minat tersebut terlihat dari jumlah PMI asal Kota Mataram yang saat ini masih bekerja di wilayah Timur Tengah.
Berdasarkan data yang ada, jumlah PMI asal Kota Mataram yang berada di kawasan Timur Tengah tercatat sebanyak 238 orang.
Dari jumlah tersebut, mayoritas berada di Arab Saudi dengan jumlah mencapai 199 orang.
Selain itu terdapat 33 orang PMI yang bekerja di Uni Emirat Arab.
Sebanyak 4 orang PMI tercatat bekerja di Kuwait.
Kemudian 2 orang lainnya bekerja di Bahrain.
Pemkot Mataram Akan Lebih Selektif Beri Rekomendasi
Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja menyatakan akan lebih selektif dalam memberikan rekomendasi pemberangkatan PMI ke Timur Tengah.
Kebijakan selektif tersebut diambil karena situasi keamanan di kawasan tersebut dinilai masih belum stabil.
Hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan resmi terkait penutupan ataupun penghentian pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah.
Miftahurrahman menyatakan, "Tapi dalam kondisi ini kami harus waspada dan mengantisipasi kemungkinan yang ada".
Ia menjelaskan bahwa kewenangan utama dalam pengawasan, penilaian kelayakan pengiriman, serta pemberian izin penempatan PMI berada di tangan pemerintah pusat.
Selain pemerintah pusat, kewenangan tersebut juga berada pada Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI.
Pemerintah kabupaten atau kota hanya memiliki kewenangan terbatas dalam proses pemberangkatan PMI.
Kewenangan tersebut umumnya berada pada tahap seleksi administrasi serta pemberian rekomendasi awal bagi calon PMI.
Untuk sementara waktu, Pemerintah Kota Mataram akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum memberikan rekomendasi pemberangkatan PMI baru ke kawasan Timur Tengah.
Kajian tersebut akan terus menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan di wilayah penempatan.
Miftahurrahman juga mengimbau para PMI asal Kota Mataram yang saat ini berada di Timur Tengah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi yang berkembang.
Hingga saat ini belum terdapat laporan resmi mengenai kendala atau permasalahan yang dialami oleh PMI asal Kota Mataram di wilayah tersebut.
Pemerintah Kota Mataram tetap melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta BP3MI.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memantau kondisi para PMI yang bekerja di berbagai negara penempatan di Timur Tengah.
Pemerintah Kota Mataram berharap para PMI yang sudah berada di kawasan Timur Tengah segera melaporkan diri kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tempat mereka bekerja.
Miftahurrahman menyampaikan, "Kami berharap PMI yang saat ini sudah berada di Timur Tengah segera melapor ke KBRI setempat untuk pendataan dan perlindungan".
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik terhadap situasi yang terjadi di kawasan tersebut.
Warga diminta tetap mengikuti arahan dan instruksi dari perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di negara penempatan.
Selain itu, para PMI diminta tetap waspada dengan memperhatikan kondisi keamanan di lingkungan sekitar guna mengurangi berbagai risiko yang mungkin terjadi.
- Penulis :
- Arian Mesa
