Pantau - Kementerian Dalam Negeri mendukung inisiatif Persatuan Insinyur Indonesia untuk melakukan pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintahan 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Ia menilai pengukuran indeks tersebut penting untuk mendorong kemajuan pembangunan yang lebih terencana dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Bima Arya menyampaikan pembangunan daerah perlu memperhatikan tiga aspek utama.
Tiga aspek tersebut meliputi perencanaan pembangunan, kualitas pekerjaan, serta keberlanjutan pembangunan.
Ia mengatakan bahwa "Ini kabar baik dan penting karena dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, ada tiga hal yang kami catat, yakni perencanaan, kualitas pekerjaan, dan berkelanjutan,".
Bima Arya juga menilai banyak proyek pembangunan mengalami kegagalan karena perencanaan yang tidak matang.
Ia menambahkan kualitas pembangunan juga dapat menurun karena pimpinan organisasi perangkat daerah tidak memiliki pemahaman teknis yang memadai.
Bima Arya mengatakan bahwa "Sering terjadi kualitas buruk karena kepala OPD tidak terlalu paham. Kepala dinas pun jarang yang insinyur. Kalaupun ada, kadang leadership-nya masih belum memadai,".
Kemendagri menyatakan dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penyediaan regulasi yang diperlukan serta sosialisasi kepada para kepala daerah.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Ilham Akbar Habibie menjelaskan Indeks Keinsinyuran Pemerintahan merupakan alat untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan praktik keinsinyuran.
Ia menyebut pengukuran tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Ketua Tim Ad Hoc Indeks Keinsinyuran PII Handoko menjelaskan pengukuran indeks akan dilakukan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Pengukuran tersebut mencakup pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.
Handoko mengatakan bahwa "Aspek yang diukur antara lain penerapan standar keinsinyuran dalam tata kelola pembangunan, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, pelaksanaan proyek hingga dampak berkelanjutan,".
Proses pengukuran indeks akan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Setelah itu dilakukan proses penilaian oleh asesor di daerah.
Hasil penilaian tersebut kemudian akan dikaji oleh tim Persatuan Insinyur Indonesia untuk menentukan nilai indeks masing-masing pemerintah daerah.
Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia Teguh Haryono menyampaikan pemerintah daerah dengan hasil indeks terbaik akan menerima penghargaan.
Ia mengatakan bahwa "Penganugerahan Indeks Keinsinyuran Pemerintahan ini akan diberikan pada 10 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2026,".
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
- Editor :
- Tria Dianti
