Pantau - Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi di Tanah Papua.
Desakan Audit dan Ancaman PAW
Audit diminta untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai peruntukan serta mencegah potensi penyimpangan anggaran.
“Apabila hasil audit menemukan adanya kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran saya mengusulkan pergantian antar waktu PAW terhadap pimpinan MRP,” ungkap Paul.
Anggaran gaji dan tunjangan anggota MRP di enam provinsi diperkirakan mencapai Rp181,44 miliar per tahun di luar biaya operasional lainnya.
Sejak 2022 hingga saat ini, total anggaran disebut telah mencapai triliunan rupiah sehingga dinilai perlu diaudit secara menyeluruh termasuk periode sebelumnya.
DPD RI juga meminta hasil audit dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat untuk menjaga akuntabilitas.
“Jika ada temuan kerugian negara harus diproses hukum dan dilakukan pergantian pimpinan,” ungkapnya.
Sorotan Dana Otsus dan Evaluasi MRP
Paul menilai audit penting untuk memastikan dana otonomi khusus Papua benar-benar digunakan tepat sasaran bagi masyarakat.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap keberadaan MRP karena sejumlah persoalan masyarakat adat dinilai belum terselesaikan.
Permasalahan tersebut meliputi hak tanah adat, pelanggaran HAM, konflik sosial, dan dampak pembangunan.
“Jika tidak maka kami akan gelar aksi di depan BPK RI di Jakarta,” ungkapnya.
DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran negara agar transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua,” ungkap Paul.
- Penulis :
- Gerry Eka
- Editor :
- Gerry Eka
