Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Sertifikasi Diminta Tidak Sekadar Formalitas
Neng Eem mengingatkan agar sertifikasi SPPG tidak hanya menjadi persyaratan administratif tanpa menjamin mutu makanan.
“Program MBG ini menyangkut masa depan generasi kita. Jangan sampai sertifikasi hanya menjadi formalitas. Yang paling penting adalah makanan yang disajikan benar-benar aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan menyusul sanksi terhadap 1.251 SPPG oleh Badan Gizi Nasional karena melanggar standar operasional prosedur sepanjang Januari hingga Maret 2026.
Dari jumlah tersebut, 1.030 SPPG dihentikan sementara, 210 dikenai peringatan tahap pertama, dan 11 lainnya berada pada tahap peringatan lanjutan.
Pengawasan Ketat dan Sanksi Tegas Ditekankan
Ia menilai efektivitas sertifikasi sangat bergantung pada pengawasan di lapangan dan penegakan aturan yang konsisten.
"Jika ditemukan pelanggaran serius, tidak cukup hanya ditutup sementara. Harus ada tindakan tegas hingga pencabutan izin operasional. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga martabat program nasional ini," tuturnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi pelanggaran standar dalam program tersebut.
"Kami tidak akan menoleransi pelanggaran standar dalam bentuk apapun. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
BGN juga membentuk satuan khusus untuk mengawasi sertifikasi SPPG yang mencakup standar higien sanitasi, sertifikat halal, serta sistem keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
