Pantau - Kebijakan work from home (WFH) pasca-Lebaran 2026 mendapat respons positif dari para penumpang yang tiba di Stasiun Kereta Cepat Halim dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kebijakan ini direncanakan berlaku bagi aparatur sipil negara dan diimbau untuk sektor swasta sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Pemerintah memastikan kebijakan tersebut mulai diterapkan setelah Lebaran di tengah kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada konsumsi bahan bakar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan "(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ungkapnya.
Respons Positif Pemudik
Seorang pemudik asal Bandung, Dimas Pratama (29), menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai relevan dengan pola kerja modern.
"Setelah mudik dan kembali ke Jakarta, kalau ada WFH satu hari dalam seminggu menurut saya sangat membantu. Kita bisa tetap produktif tanpa harus selalu ke kantor, apalagi sekarang semua sudah serba digital," ujarnya.
Dimas menilai pengalaman kerja jarak jauh saat pandemi telah membuktikan pekerjaan tetap dapat diselesaikan dengan baik jika didukung infrastruktur digital yang memadai.
Nur Aisyah (35), pegawai swasta asal Surabaya, juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan tersebut sebagai bentuk penyesuaian pasca-arus balik.
"Baru sampai dari Surabaya, pasti butuh penyesuaian lagi. Kalau ada kebijakan WFH, itu bisa jadi waktu transisi sebelum kembali ke ritme kerja normal," ungkapnya.
Ia menilai WFH dapat membantu mengurangi kelelahan setelah perjalanan panjang serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Dampak terhadap Energi dan Mobilitas
Andi Saputra (42), aparatur sipil negara asal Yogyakarta, menilai kebijakan WFH sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan global khususnya di sektor energi.
"Kalau dihitung, mobilitas harian pekerja memang menyumbang konsumsi BBM cukup besar. Jadi kebijakan ini masuk akal. Selain hemat energi, juga bisa mengurangi kemacetan," jelasnya.
Andi berharap implementasi WFH dilakukan secara terukur tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik terutama pada instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus mendorong transformasi budaya kerja berbasis digital yang lebih efisien.
- Penulis :
- Arian Mesa
