Kepastian Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan, Pemerintah Targetkan Tekan Konsumsi BBM

Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepastian kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan diumumkan pada Selasa, 31 Maret 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026, saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia mengatakan, "Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului."

Tito tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait isi kebijakan WFH tersebut.

Namun, ia memastikan Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah.

"Iya, pasti ada (imbauan ke pemda)," ungkapnya.

Skema WFH untuk ASN dan Imbauan ke Swasta

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret 2026.

"Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret)," ujarnya saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Jumat, 27 Maret 2026.

Kebijakan ini diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.

Skema yang direncanakan adalah WFH berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).

ASN yang dimaksud mencakup pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan WFH akan bersifat imbauan dan bukan kewajiban.

Pemerintah Klaim Tidak Ganggu Produktivitas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan ini tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional.

"Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak," jelasnya.

Ia menyebut penerapan WFH secara selektif justru berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Menurutnya, sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.

Penerapan WFH dinilai dapat menekan konsumsi BBM karena berkurangnya mobilitas masyarakat.

Namun, besaran penghematan BBM masih bergantung pada fluktuasi harga minyak global.