Pantau - Komisi II DPR RI mendorong efisiensi anggaran daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dalam APBN 2026.
Tekanan APBN Akibat Harga Minyak Dunia
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah pejabat pemerintah di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.
Ia mengungkapkan bahwa harga minyak mentah dunia saat ini berada di kisaran 105 hingga 108 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel sehingga menekan anggaran negara terutama pada sektor subsidi energi.
Ia mengatakan, "Kita mengapresiasi Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi."
Daerah Diminta Prioritaskan Anggaran
Rifqi menjelaskan alokasi subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai sekitar Rp359 triliun sehingga lonjakan harga minyak berpotensi mengoreksi postur anggaran dan memerlukan langkah efisiensi di berbagai sektor.
Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri memperkuat pembinaan terhadap pemerintah daerah agar mampu memprioritaskan penggunaan APBD secara tepat sasaran.
Ia menegaskan, "Di tengah situasi seperti ini, daerah harus benar-benar memilah mana yang prioritas untuk rakyat dan mana yang hanya bersifat sekunder atau tersier."
Selain itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan skenario pembiayaan alternatif guna mengantisipasi ketidakpastian global termasuk dampak konflik geopolitik terhadap harga energi.
Ia juga menambahkan, "Kita berharap situasi global segera mereda, tetapi skenario terburuk tetap harus disiapkan."
Komisi II turut menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap BUMD serta mendorong Kemendagri menjadi katalisator program strategis nasional di daerah.
Ia mengingatkan, "Sekitar 80–90 persen daerah masih bergantung pada transfer keuangan pusat."
Komisi II juga mengusulkan keterlibatan IPDN dalam membantu percepatan program strategis serta mendorong penerbitan regulasi penguatan pengawasan BUMD.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
