Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mewajibkan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau mengawal kelancaran program makan bergizi gratis (MBG) guna memastikan manfaatnya tepat sasaran dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya saat membuka Musrenbang RKPD Kepri 2027 di Tanjungpinang yang juga diikuti secara daring dari Jakarta.
Ia menyatakan bahwa kewajiban tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan kepala daerah terlibat aktif dalam pengawasan program MBG.
Bima menegaskan bahwa kepala daerah wajib melaporkan perkembangan program MBG setiap tiga bulan sekali sebagai bentuk evaluasi berkala.
Penguatan Ekosistem dan Pengawasan Program
Bima meminta kepala daerah bersama satuan tugas MBG memperkuat ekosistem program terutama dalam penyediaan bahan pangan.
Ia menekankan bahwa bahan pangan untuk MBG sebaiknya menggunakan produk lokal agar mendukung perekonomian daerah.
"Bahan pangan harus dari lokal, jangan sampai dapur SPPG sudah banyak tetapi suplai bahan makanan justru terhambat atau berkurang," ungkapnya.
Bima juga mengingatkan agar program MBG tidak menimbulkan dampak negatif seperti limbah dapur yang tidak terkelola dengan baik.
Selain itu, ia menyoroti potensi mismanajemen dalam pelaksanaan program yang harus dihindari melalui perbaikan tata kelola.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya fokus pada pencegahan keracunan makanan tetapi juga pada akurasi pendataan penerima manfaat.
Program MBG, kata dia, harus tepat sasaran mencakup pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Integrasi dengan Koperasi dan Capaian di Kepri
Bima juga meminta kepala daerah mengawal program koperasi desa atau kelurahan merah putih yang akan terintegrasi dengan MBG.
Ia menyebut koperasi tersebut nantinya akan menjadi penyalur bahan makanan bagi program MBG.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan pemerintah daerah siap menjalankan program Astacita Presiden dan Wakil Presiden secara konsisten.
"Kami fokus pada pelaksanaan program MBG dan koperasi desa merah putih di daerah," ujarnya.
Ansar mengungkapkan bahwa program MBG di Kepri telah menyerap 9.037 tenaga kerja yang tersebar di 204 satuan pelayanan pemenuhan gizi di tujuh kabupaten dan kota.
Ia menyebut realisasi penerima manfaat MBG mencapai 85,34 persen atau sebanyak 516.149 orang.
Pemerintah daerah, lanjutnya, masih mendorong pembangunan SPPG di pulau-pulau terluar untuk memperluas jangkauan layanan.
Untuk koperasi desa merah putih, terdapat 407 unit yang sudah berbadan hukum di Kepri dengan 67 di antaranya telah aktif beroperasi.
Aktivitas koperasi tersebut meliputi gerai sembako, toko obat, apotek desa, pergudangan, pertanian, dan industri lainnya.
Ansar juga mengapresiasi keterlibatan TNI dalam mendukung keberhasilan program koperasi desa merah putih.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi berbagai pihak agar program pemerintah berjalan aman dan lancar.
- Penulis :
- Leon Weldrick
