Pantau - Pemerintah menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial atau AI perlu dimitigasi risikonya melalui tata kelola yang tepat agar keamanan data masyarakat tetap terjaga.
Nezar Patria menyampaikan bahwa tata kelola AI menjadi sangat penting karena teknologi ini semakin canggih dan sulit membedakan hasil buatan AI dengan kondisi nyata.
"Kita menyebutnya sebagai synthetic reality, realitas sintetik. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi," ungkapnya.
Tantangan dan Pengendalian AI
Pemerintah melihat tantangan tersebut sebagai hal yang harus diantisipasi tanpa menghambat pemanfaatan positif AI.
Upaya dilakukan agar manfaat AI tetap bisa dirasakan secara maksimal sementara dampak negatifnya ditekan seminimal mungkin.
"Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia," ia mengungkapkan.
Peran BUMN dan Regulasi Nasional
AI dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi digital nasional dengan peluang pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab di Indonesia.
"Pemerintah memandang perkembangan AI dan pemanfaatan data berskala besar sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi digital," ujarnya.
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan berbagai instrumen regulasi terkait AI yang mencakup peta jalan AI nasional serta etika tata kelola AI.
"Mohon doanya semoga peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI ini bisa segera kita rampungkan," katanya.
- Penulis :
- Arian Mesa
