Pantau - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menyoroti lemahnya pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, dalam kunjungan kerja spesifik bersama jajaran Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kemenimpas di Pontianak, Kamis 9 April 2026.
Tantangan Pengawasan di Wilayah Perbatasan
Ia mengungkapkan bahwa panjang garis perbatasan yang hampir mencapai 900 kilometer menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan.
Keterbatasan jumlah pos lintas batas memperburuk kondisi pengamanan di wilayah tersebut.
"Bentangan wilayah yang sangat luas dengan jumlah pos terbatas menjadi tantangan tersendiri. Bahkan ada titik-titik yang tidak memiliki pos pengawasan dari pihak tetangga," ungkapnya.
Faktor geografis serta jauhnya jarak tempuh menuju wilayah perbatasan turut menghambat operasional petugas di lapangan.
Akses transportasi yang sulit bahkan membuat waktu tempuh ke beberapa titik perbatasan mencapai hingga 14 jam perjalanan darat.
Potensi Kerawanan dan Perlunya Penguatan SDM
Dewi menegaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki berbagai potensi kerawanan seperti pekerja migran non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang, hingga peredaran narkotika.
Keberadaan jalur tidak resmi atau jalur tikus disebut menjadi celah terjadinya pelanggaran hukum lintas negara.
"Banyak jalur tidak resmi yang bisa menjadi ancaman jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal," tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Dari total 14 pos lintas batas yang ada di Indonesia, menurutnya seluruhnya memerlukan perhatian serius.
"Dari total 14 pos lintas batas yang ada, semuanya perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya di Kalimantan Barat tetapi juga di seluruh wilayah perbatasan Indonesia," jelasnya.
Dorongan Sinergi dan Perhatian Pemerintah
Terkait isu tumpang tindih kewenangan antar instansi, Dewi menilai hal tersebut bukan menjadi masalah utama dalam pengawasan perbatasan.
"Bukan tumpang tindih, tetapi koordinasi yang perlu ditingkatkan. Masing-masing instansi sudah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas," ia menjelaskan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang masih terbatas di sejumlah wilayah perbatasan.
Dewi berharap pemerintah memberikan perhatian lebih agar masyarakat di kawasan perbatasan tidak merasa terpinggirkan.
"Jangan sampai masyarakat di perbatasan merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian penting dari negara yang harus mendapat perhatian yang sama," tutupnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
