HOME  ⁄  Nasional

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas Presiden

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas Presiden
Foto: (Sumber : Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat rapat dengar pendapat dengan Kantor Staf Presiden di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). ANTARA/HO-DPR RI.)

Pantau - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di Kantor Staf Presiden (KSP) guna memastikan program prioritas pemerintah berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Andreas dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala KSP Muhammad Qodari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

"Soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal, saya kira Pak Kepala bicara saja dengan Pak Presiden. Kalau kita problemnya teknokrasi, cari orang-orang teknokrat yang mampu untuk melaksanakan program-program itu," ungkapnya.

Pentingnya SDM Berbasis Kompetensi Teknis

Andreas menilai penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknis yang memadai menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan presiden.

Ia mengingatkan agar program strategis tidak dijalankan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi teknokrasi karena dapat menghambat pelaksanaan di lapangan.

"Program-program kebijakan presiden ini jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi," ujarnya.

Contoh Kasus dan Peran KSP

Andreas mencontohkan polemik pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Nusa Tenggara Timur yang dinilai dipicu minimnya pemahaman teknis di ruang publik.

"Misalnya, di dapil saya, satu isu yang sedang sangat kuat di NTT, Flores khususnya, itu soal geotermal. Banyak orang yang bicara soal geotermal ini tidak mengerti barang itu bagaimana. Jadi, akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling pro-kontra yang tidak produktif," tuturnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran teknokrat dalam menjelaskan kebijakan berbasis data agar tidak menimbulkan polemik.

Andreas juga mendorong KSP sebagai "mata dan telinga presiden" untuk lebih aktif menjembatani hambatan atau bottleneck dalam pelaksanaan program.

"KSP bisa menjadi penyambung, penghubung untuk mengatasi bottleneck seperti yang tadi disampaikan sehingga program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," katanya.

Penulis :
Aditya Yohan