Pantau - Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya pada Selasa, 14 April 2026 di Denpasar.
Penandatanganan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar sebagai bentuk kolaborasi lintas daerah dalam menangani persoalan sampah.
"Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar resmi menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan fasilitas PSEL Denpasar Raya", ungkapnya.
Kesepakatan ini disebut sebagai momentum penting yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam mengatasi persoalan lingkungan di Bali.
Krisis Sampah dan Tantangan Lingkungan
Bali saat ini menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah, terutama setelah adanya pembatasan operasional di TPA Suwung.
Larangan masuk sampah organik memicu fenomena baru seperti pembakaran liar dan pembuangan sampah ke sungai yang memperburuk kondisi lingkungan.
Pemerintah juga menghadapi penolakan masyarakat terhadap sejumlah solusi sementara seperti pembangunan sentra kompos.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan kenyamanan masyarakat.
"Bahkan Bali kini disebut berada dalam kepungan sampah, sebuah ironi bagi destinasi pariwisata dunia yang menjadi wajah Indonesia di mata global. Dalam situasi inilah, proyek PSEL menjadi tumpuan harapan", ungkapnya.
PSEL Jadi Solusi Jangka Panjang
Proyek PSEL Denpasar Raya dirancang sebagai solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Bali.
Teknologi yang digunakan dalam proyek ini mengadopsi standar Eropa dengan sistem pengolahan yang meminimalkan limbah turunan dan emisi.
Lokasi pembangunan direncanakan berada di dekat Pelabuhan Benoa dengan target groundbreaking pada pertengahan tahun 2026.
Sebelumnya proyek ini sempat mengalami kendala akibat minimnya minat investor yang menghambat realisasi pembangunan.
Dengan adanya kesepakatan resmi antar pemerintah daerah, peluang realisasi proyek kini dinilai semakin terbuka.
Dokumen kerja sama mencakup penyiapan serta penyediaan infrastruktur pendukung sebagai fondasi utama pembangunan PSEL.
"Penandatanganan ini membawa pesan kuat bahwa Bali tidak diam menghadapi krisis sampah, pemerintah memilih untuk melangkah dengan pendekatan kolaboratif, menggabungkan kekuatan provinsi dan daerah dalam satu arah kebijakan", ungkapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
