Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan penurunan angka ketimpangan ekonomi atau gini ratio di Jakarta dari 0,441 menjadi 0,423 pada triwulan pertama 2026, di Balai Kota, Jumat (17/4/2026).
Penurunan Ketimpangan Jadi Capaian Penting
Pramono menyebut penurunan gini ratio sebagai pencapaian signifikan di tengah tantangan tingginya konsentrasi kelompok berpenghasilan tinggi di ibu kota.
“Alhamdulillah, kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423,” ujarnya.
Ia menjelaskan tingginya peredaran uang dan jumlah orang kaya di Jakarta menjadi faktor yang membuat ketimpangan relatif lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Semua orang kaya ada di Jakarta. Uang beredar hampir semuanya di Jakarta. Itu yang membuat gini ratio kita cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain,” katanya.
Bantalan Sosial dan Ketenagakerjaan Membaik
Pramono menegaskan Pemprov DKI tetap menjaga program bantalan sosial untuk menekan ketimpangan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga bantuan sosial lainnya.
“APBD kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ, KLJ, KPJ, karena ini bantalan sosial dan ekonomi warga,” tuturnya.
Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan dengan jumlah tenaga kerja mencapai 5,18 juta orang atau bertambah sekitar 46,5 ribu orang.
Ia menambahkan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen, didorong sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan.
“Ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Jakarta yang sempat dikhawatirkan, justru mengalami perbaikan di triwulan pertama,” ungkapnya.
Pemprov DKI memastikan akan terus memperluas akses pekerjaan dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
- Penulis :
- Aditya Yohan
