Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dan klasifikasi hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera dengan batas waktu satu minggu.
Deadline Pendataan Dipercepat
Permintaan tersebut disampaikan Tito di Jakarta pada Jumat dengan menekankan pentingnya kecepatan dan akurasi data untuk mempercepat pembangunan hunian tetap.
Pemerintah daerah diminta menyelesaikan pendataan dan klasifikasi secara akurat paling lambat Rabu pekan depan.
"Saya kasih deadline tadi sampai dengan hari Rabu depan. Sambil kami paralel dengan itu, BPS turun, BNPB juga turun, saya juga dari Satgas PRR ini ada juga tim yang turun ke tiga provinsi ini. Dan saya minta juga dukungan dari gubernur-gubernur juga mendorong para bupati, wali kota, melakukan pendataan tadi," ungkap Tito.
Tito juga meminta kepala daerah turun langsung ke lapangan serta membentuk tim kecil agar proses pendataan berjalan lebih cepat.
Klasifikasi dan Verifikasi Hunian Tetap
Hunian tetap hanya akan dibangun untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.
Terdapat tiga klasifikasi hunian tetap, yaitu huntap insitu di lokasi semula, huntap eksitu yang dipindahkan ke lokasi pilihan atau swadaya, serta huntap eksitu terpusat atau komunal berbentuk kompleks.
Hasil pendataan akan menjadi dasar penentuan skema pembangunan yang sesuai bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan data sementara, total usulan pembangunan hunian tetap di tiga provinsi mencapai 39.021 unit.
Rinciannya meliputi Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara 7.321 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.
"Nah, dari 39.000 juga nanti akan diverifikasi oleh BPS. Benar enggak, rusak berat atau hilang, layak enggak, dan segala macam. Baru nanti BNPB dan Menteri PKP akan melakukan eksekusi," jelas Tito.
Data tersebut masih akan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan.
Pemerintah menunjuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai pelaksana utama pembangunan hunian tetap.
Pembangunan juga didukung berbagai pihak seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Polri, dan Kemenko Polkam.
Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di daerah yang telah memiliki data lengkap dan siap.
Tito mengingatkan kepala daerah agar tidak terlambat dalam pendataan guna mencegah keluhan dari masyarakat terdampak.
- Penulis :
- Shila Glorya
