Pantau - Jakarta, 22-04-2026 - Peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah karena tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berisiko bagi konsumen. Tanpa pengawasan yang terkoordinasi, upaya penindakan kerap tidak optimal. Karena itu, sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus melindungi masyarakat.
Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu pada Kamis (16/04). Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024.
Dalam kegiatan tersebut, petugas Bea Cukai Malang hadir sebagai narasumber untuk membagikan pengetahuan teknis terkait pemberantasan BKC ilegal. Materi yang disampaikan mencakup identifikasi pita cukai hingga teknik pengawasan barang kena cukai. Sinergi ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Sementara itu, penguatan koordinasi juga dilakukan Bea Cukai Parepare dengan Pemerintah Kabupaten Barru pada Jumat (03/04) di Kantor Bea Cukai Parepare. Kunjungan Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Perda Pemkab Barru, Andi Fajar, bersama tim bertujuan menyelaraskan rencana kerja pemanfaatan DBHCHT tahun anggaran 2026, khususnya di bidang penegakan hukum.
Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memastikan program pengawasan rokok ilegal dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui koordinasi yang erat, kedua pihak berharap kegiatan bersama dalam pemberantasan BKC ilegal dapat terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan sinergi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Pengawasan yang semakin kuat dapat menekan peredaran rokok ilegal juga menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi pelaku usaha yang patuh. Selain itu, optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai dapat kembali digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Budi juga menegaskan dengan kolaborasi yang berkelanjutan, upaya pemberantasan rokok ilegal diharapkan semakin efektif. Partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
