Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis program bedah rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan dan daerah 3T dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam konferensi pers terkait Program Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis (23/4).
Bedah Rumah Picu Aktivitas Ekonomi Daerah
"Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan," ungkap Tito.
Ia menegaskan program tersebut merupakan upaya pemerintah menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan juga berdampak strategis terhadap penguatan ketahanan nasional.
Anggaran Besar dan Serapan Tenaga Kerja
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan program bedah rumah akan menggerakkan ekonomi lokal melalui berbagai aktivitas pembangunan.
"Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja," ujarnya.
Ia menyebut total anggaran kementeriannya pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun dengan sekitar 80 persen dialokasikan untuk program bedah rumah.
“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” katanya.
Sebagai informasi tambahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditargetkan mampu merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
