HOME  ⁄  Nasional

DPR Dorong Pesantren Jadi Pusat Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

DPR Dorong Pesantren Jadi Pusat Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi
Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu 22/4/2026 (sumber: DPR RI)

Pantau - Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan integrasi program sosial dan pendidikan berbasis pesantren untuk memaksimalkan peran lembaga tersebut dalam pembangunan nasional.

Pesantren Jadi Pusat Pemberdayaan

Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq menyatakan pesantren harus didorong menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.

Ia mengatakan, "Pesantren harus kita dorong menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi dan layanan sosial."

Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan dalam pengembangan ekonomi, layanan sosial, dan sumber daya manusia.

Ia menambahkan bahwa integrasi program lintas sektor menjadi kunci untuk memaksimalkan peran strategis pesantren di masyarakat.

DPR juga mendorong model pengembangan pesantren yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk sektor ekonomi syariah dan layanan publik.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengembangan Halal Center di lingkungan pesantren melalui kolaborasi dengan BPKH dan BPJPH.

Ia menjelaskan, "Di Jawa Barat, kami pernah bekerja sama dengan BPKH membangun Halal Center di pesantren yang melibatkan BPJPH, dan itu berjalan sangat baik. Ke depan, pesantren harus menjadi pusat layanan, bukan sekadar lembaga pendidikan semata."

Evaluasi Bantuan Pendidikan

Komisi VIII DPR RI juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola program bantuan pendidikan di daerah.

Ditemukan adanya ketimpangan distribusi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Jawa Tengah yang dinilai belum optimal.

Ia mengungkapkan, "Kami mendapat informasi bahwa distribusi BOSDA di Jawa Tengah belum optimal. Ini perlu dicek dan divalidasi agar program benar-benar tepat sasaran."

Selain itu, DPR mengapresiasi Program Indonesia Pintar yang telah membantu ratusan mahasiswa dalam pembiayaan pendidikan.

Ia menyatakan, "Kami di Komisi VIII terus mengawal program PIP, yang saat ini sudah menjangkau sekitar 500 mahasiswa dengan bantuan biaya kuliah per semester. Ini harus terus diperkuat agar manfaatnya semakin luas."

Komitmen Penguatan Program

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal integrasi program sosial dan pendidikan berbasis pesantren.

Langkah ini diharapkan mampu menjadikan pesantren sebagai pilar pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Penulis :
Arian Mesa