Komnas HAM Menilai Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM Serius dan Desak Pembentukan Tim Gabungan

Pantau - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan penguatan penanganan hukum dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus karena dinilai mengandung indikasi pelanggaran HAM serius.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan kasus tersebut melibatkan unsur aparat yang secara sengaja melanggar hak korban.

"Komnas HAM berpendapat bahwa penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus," ungkapnya.

Komnas HAM mengidentifikasi lima bentuk pelanggaran HAM dalam kasus tersebut yang mencakup hak bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, dan hak atas keadilan.

Rekomendasi Pembentukan Tim Gabungan

Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan.

"Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi undang-undang peradilan militer agar selaras dengan undang-undang TNI dan KUHAP, terutama terkait dengan anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas," ujarnya.

Revisi difokuskan pada Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan aturan hukum lain yang berlaku.

Dorongan Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban

Komnas HAM meminta kepolisian melanjutkan penyelidikan hingga tuntas termasuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pengadilan militer juga didorong untuk menjalankan proses hukum secara transparan.

Komnas HAM menekankan pentingnya penerapan pasal terkait penyiksaan dalam proses hukum guna memberikan efek jera.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diminta memberikan perlindungan kepada korban melalui pemulihan, pendampingan medis, dan dukungan psikososial.

Implementasi seluruh rekomendasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia.