Pantau - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan persoalan kepadatan jemaah di Mina tidak boleh terus berulang tanpa solusi jangka panjang meskipun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 secara umum dinilai berjalan baik.
Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Timwas Haji DPR RI Marwan Dasopang mengatakan tahapan penyelenggaraan haji mulai dari kedatangan hingga puncak ibadah berlangsung sesuai agenda dan patut diapresiasi.
“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” ujar Marwan di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5).
Kepadatan dan Fasilitas Jadi Keluhan Jemaah
Marwan menjelaskan keterbatasan kapasitas kawasan Mina menyebabkan kepadatan sulit dihindari ketika jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul untuk menjalani mabit dan lempar jumrah.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak jemaah menjadi lebih sempit dan menurunkan tingkat kenyamanan selama berada di Mina.
Timwas Haji DPR RI juga menerima berbagai laporan terkait fasilitas dasar yang belum optimal di sejumlah titik.
“Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” ujarnya.
DPR Dorong Tenda Bertingkat dan Skema Tanazul
Marwan menilai pemerintah perlu mulai mempertimbangkan pendekatan baru apabila perluasan area Mina sudah tidak memungkinkan dilakukan karena keterbatasan lahan.
“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, maka perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” katanya.
Selain pembangunan fasilitas baru, Timwas Haji DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul untuk mengurangi kepadatan di Mina.
Melalui skema tersebut, sebagian jemaah dapat menjalani mabit di hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus tanpa harus berada di tenda Mina.
Marwan memperkirakan sekitar 60 ribu dari total 201 ribu jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut sehingga ruang di Mina dapat menjadi lebih longgar.
“Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.
Marwan menegaskan penerapan skema tanazul maupun pembangunan fasilitas baru membutuhkan kajian mendalam, dukungan regulasi, dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” tegasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
