Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026), dengan total 10 orang diamankan dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut.
"Benar," ungkap Fitroh saat mengonfirmasi OTT terhadap Bupati Muara Enim Edison.
Dari 10 orang yang diamankan, lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Salah satu dari lima orang tersebut adalah Bupati Muara Enim Edison.
Lima orang lainnya berasal dari pihak swasta.
KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
Hingga berita ini disampaikan, KPK belum mengumumkan secara resmi perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut.
KPK Masih Dalami Perkara
Penangkapan dilakukan secara serentak di Jakarta dan Sumatera Selatan sebagai bagian dari operasi penindakan yang dilakukan KPK.
Para pihak yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
KPK belum memberikan rincian terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang didalami dalam perkara tersebut.
Penetapan tersangka maupun konstruksi perkara akan diumumkan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan.
Menjadi OTT Ke-12 KPK Sepanjang 2026
OTT terhadap Edison tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-12 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 menjerat delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
OTT kedua pada 19 Januari 2026 menangkap Wali Kota Madiun Maidi yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan, imbalan proyek, dana CSR, dan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT ketiga dengan menangkap Bupati Pati Sudewo yang kemudian menjadi tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
OTT keempat pada 4 Februari 2026 dilakukan di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.
OTT kelima yang diumumkan pada 4 Februari 2026 berkaitan dengan importasi barang KW atau barang tiruan dan turut menjerat Rizal yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
OTT keenam yang diungkap pada 5 Februari 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok dengan sejumlah tersangka termasuk Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
OTT ketujuh diumumkan pada 3 Maret 2026 dengan menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
OTT kedelapan diumumkan pada 10 Maret 2026 dengan menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
OTT kesembilan pada 13 Maret 2026 menjerat Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya.
OTT kesepuluh pada 10 April 2026 menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama 17 orang lainnya dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya.
OTT ke-11 yang berlangsung pada 2–3 Juni 2026 menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Dengan penangkapan Bupati Muara Enim Edison, jumlah OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026 telah mencapai 12 operasi.
- Penulis :
- Arian Mesa
