Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjajaki pengintegrasian prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam pembangunan IKN melalui pembahasan yang berlangsung di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin menyatakan bahwa perspektif HAM dapat menjadi bagian penting dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Menurut Mugiyanto, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan infrastruktur.
Pembangunan juga perlu memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
"Penguatan perspektif hak asasi manusia dapat diadopsi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia," ungkap Mugiyanto.
Penguatan Perspektif HAM dalam Pembangunan IKN
Kementerian HAM dan Otorita IKN melakukan koordinasi dan sinergi untuk mendukung pembangunan yang inklusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata.
Pengintegrasian prinsip HAM dalam pembangunan IKN mencakup pemenuhan hak masyarakat, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan dasar, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi warga sekitar IKN.
Kementerian HAM juga menjajaki kemungkinan pengembangan IKN sebagai kota yang mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan, program pembangunan, serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
Konsep kota berbasis HAM tersebut dinilai sejalan dengan visi IKN sebagai "Kota Dunia untuk Semua."
Otorita IKN Buka Peluang Kerja Sama
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut positif masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif HAM dalam pembangunan ibu kota baru.
Basuki menilai pendekatan tersebut merupakan gagasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.
"Masukan dari Kementerian HAM terkait penguatan perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan IKN menarik untuk dikaji lebih lanjut dan dapat menjadi salah satu penguatan bagi IKN," ujar Basuki.
Basuki berharap Kementerian HAM dapat mendukung implementasi prinsip HAM melalui program-program yang konkret dan terukur.
Otorita IKN juga membuka peluang kerja sama dengan Kementerian HAM dalam penyusunan program penguatan HAM yang dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola pembangunan ibu kota baru.
Otorita IKN berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, menghormati hak-hak masyarakat, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengembangan konsep kota berbasis HAM menjadi salah satu langkah yang sedang dijajaki untuk mendukung pembangunan IKN sebagai ibu kota baru yang tidak hanya modern, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia.
- Penulis :
- Arian Mesa
