Demokrat Masih Galau Tentukan Koalisi di Pemilu 2019

Pantau.com - Partai Demokrat masih menimbang peluang koalisi di pemilihan umum 2019. Partai berlogo Mercy itu belum menentukan sikap untuk membentuk poros baru atau bergabung dengan kubu petahana Joko Widodo maupun ke partai oposisi.

"Yang jelas hari ini belum ada keputusan, ini mash di dalam beberapa pilihan. Memang pilihannya bisa membentuk poros ketiga, bisa juga bergabung dengan incumbent, maupun pasangan yang lain," ujar Politisi Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Baca juga: Demokrat Beberkan Tiga Kewajiban Cuti untuk Jokowi

Agus menambahkan, dalam waktu yang tersisa menjelang pilpres 2019 mendatang, partainya terus mematangkan pembahasan mengenai sosok yang akan diusung dalam pertarungan politik tersebut.

Jika menilik peluang lahirnya poros baru di pilpres nanti, kemungkinan tersebut masih mungkin terjadi. Hingga kini ada tiga partai yang masih belum jelas menentukan sikap, yakni Demokrat (10,9 persen), Partai Amanat Nasional (8,8 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (8,4 persen).

Gabungan ketiga partai itu adalah 28,1 persen. Angka tersebut cukup untuk mengusung satu pasang capres-cawapres karena batas ambang presidential threshold adalah sebesar 20 persen. 

Jika hal ini terjadi, maka capres dari poros baru ini akan menyaingi petahana Joko Widodo yang sudah deklarasi dan diusung lima partai, PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Sementara satu calon lain adalah Prabowo Subianto yang kemungkinan akan kembali maju walau belum deklarasi. Prabowo diusung Gerindra dan PKS.

Baca juga: Terungkap, Ini Alasan SBY 'Ngambek' Saat Rapimnas Demokrat

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan keseriusan partainya dalam membentuk poros ketiga. Hal itu disampaikan Hinca menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKB Daniel Johan terkait pembentukan poros ketiga.

"Yang jelas Partai Demokrat masih menggunakan sisa waktu ini untuk seefektif mungkin agar dapat memberikan capres dan cawapres yang terbaik untuk bangsa dan negara ini," ujar Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.