Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan krisis air bersih akibat kemarau panjang di berbagai daerah melalui bantuan darurat sekaligus pembangunan infrastruktur ketahanan air berkelanjutan.
“Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak,” kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu (30/9/2026).
Krisis air bersih dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Di Desa Tuanggeo, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, krisis air telah berlangsung sekitar tiga pekan hingga membuat warga mencari sumber air alternatif.
Warga di wilayah tersebut bahkan memanfaatkan air dari batang pisang untuk kebutuhan mandi, mencuci, hingga memasak meski airnya terasa sepat dan sedikit pahit.
Ribuan Warga Terdampak Kekeringan
Di Trenggalek, krisis air bersih dilaporkan melanda 51 desa di 12 kecamatan dan berdampak terhadap 27.786 jiwa.
Lebih dari 36 ribu jiwa di Boyolali juga dilaporkan terdampak kekeringan hingga warga harus mengantre distribusi air bersih akibat sumur mengering.
Sementara itu, sebanyak 1.196.815 warga di Jawa Barat disebut mengalami krisis air akibat kekeringan pada musim kemarau.
Puan menekankan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis dari BMKG perlu digunakan sebagai dasar untuk memperkuat langkah antisipasi pemerintah di wilayah rawan.
“BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis yang dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengantisipasi wilayah rawan,” tuturnya.
“Ketika sebuah wilayah mulai menunjukkan penurunan ketersediaan air, Pemerintah harus segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia,” ungkap Puan.
Infrastruktur Ketahanan Air Diminta Diperkuat
Puan menilai penanganan kekeringan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko, karakteristik wilayah, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
“Wilayah kepulauan dan daerah dengan sumber air terbatas membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jaringan air baku lebih mudah diakses,” sebutnya.
“Masyarakat tidak seharusnya terus berada dalam siklus menunggu hujan, kekurangan air, berjuang mencari alternatif ketersedian air bersih, menerima bantuan tangki, lalu kembali menghadapi persoalan yang sama pada musim kemarau berikutnya,” tambah Puan.
Menurut Puan, pemerintah dapat melakukan penanganan melalui pemenuhan kebutuhan air dalam jangka pendek sekaligus membangun sistem yang membuat masyarakat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya.
“Dan yang kedua adalah dengan membangun sistem yang membuat warga terdampak dapat lebih siap menghadapi kekeringan berikutnya,” lanjutnya.
Puan juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur ketahanan air untuk menjamin masyarakat memiliki akses terhadap air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum kondisi mencapai tahap darurat.
“Sebab keberhasilan penanganan kekeringan bukan hanya ketika air berhasil dikirim setelah krisis terjadi, tetapi ketika masyarakat memiliki akses air yang cukup, aman, dan berkelanjutan sebelum keadaan mencapai titik darurat. Infrastruktur harus semakin ditingkatkan,” tutup Puan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
