Pantau.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, mengatakan, bahwa pihaknya tidak melihat adanya upaya penyelesaian masalah HAM maupun pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang jatuh pada hari ini, Senin 27 Januari 2020.
"Tidak ada tanda-tanda positif, masih seperti dahulu dan cenderung buruk. Beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum pada masa sebelum Jokowi, tidak ada yang diselesaikan Jokowi," kata Haris di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (27/1/2020).
Baca juga: Kasus Semanggi I-II Dicap Bukan Pelanggaran HAM Berat, Mahfud Angkat Bicara
Bahkan, menurut Haris, pada era Jokowi-Ma'ruf Amin, banyak kasus korupsi yang terjadi namun undang-undang yang ada tidak mendukung penanganan kasus korupsi
"Pada Zaman dia (Jokowi) justru banyak kasus baru. Dahulu penanganan korupsi dilawan balik sama koruptornya. Akan tetapi, zaman Jokowi difasilitasi dengan undang-undang yang baru," ungkapnya.
Ia menilai, rencana dan komitmen Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM tidak ada yang berhasil. Menurutnya, gaya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada periode 100 hari ini akan mencerminkan keadaan yang akan terjadi pada 4 tahun berikutnya.
Baca juga: Komnas HAM Sepakat dengan Kejaksaan Agung Selesaikan Kasus Semanggi 1 dan 2
"Jadi, sebetulnya saya mau bilang bahwa periode Jokowi di 100 hari ini sudah jadi cermin bagaimana sisa 4 tahun lebih ke depan akan lebih suram. Kalau lihat grafik 5 tahun lalu, juga buruk 'kan? Jadi, ke depan juga (diprediksi) bakal tetap buruk dan bahkan mungkin akan lebih buruk," tuturnya.
Ia menyebutkan 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jatuh pada hari ini, atau dihitung sejak keduanya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
