Pantau Flash
HOME  ⁄  News

PKS Tak Masalah Jadi Koalisi Maupun Oposisi di Pemerintahan Selanjutnya

Oleh Aditya Andreas
SHARE   :

PKS Tak Masalah Jadi Koalisi Maupun Oposisi di Pemerintahan Selanjutnya
Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini

Pantau - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menegaskan, partainya siap menghadapi peran sebagai oposisi atau koalisi dalam pemerintahan selanjutnya. 

Menurutnya, PKS telah memiliki pengalaman yang luas selama dua dekade terakhir, baik sebagai bagian dari koalisi maupun sebagai oposisi di periode pemerintahan yang berbeda.

"PKS punya pengalaman selama 10 tahun menjadi bagian dari koalisi pada masa pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun juga berada di posisi oposisi pada masa pemerintahan Pak Jokowi," ungkap Jazuli dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

"Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kami lihat dinamikanya," tambahnya.

Jazuli menjelaskan, keputusan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah Pilpres hanyalah masalah teknis. Ia juga menyatakan, PKS tidak pernah membatasi diri.

Sebaliknya, PKS tetap konsisten dalam mendorong kerja sama dengan semua komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mencapai tujuan nasional dalam bernegara.

"Kami tidak akan membatasi diri dalam bekerja sama dengan siapapun karena kami percaya bahwa membangun bangsa dan negara memerlukan kerja sama yang solid," katanya.

"Kompetisi hanya terjadi saat Pemilu, di mana kita memperjuangkan gagasan-gagasan kita. Namun setelah Pemilu, kompetisi itu berakhir, dan kita kembali kepada satu tujuan, yaitu membangun bangsa ini bersama-sama," ungkap Jazuli.

Ia menyatakan, sikap resmi PKS mengenai menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

"Keputusan mengenai menjadi koalisi atau oposisi bukanlah masalah selera pribadi, melainkan hasil dari musyawarah Majelis Syura dan DPTP. Keputusan ini akan dinamis dan didasarkan pada kepentingan rakyat dan kemaslahatan bersama," tegasnya.

Meskipun begitu, dia enggan memberikan detail mengenai waktu pelaksanaan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan mengajak publik untuk menunggu pengumuman resmi dari PKS.

"Kapan waktu pelaksanaannya? Kita tunggu saja, mengingat pelantikan presiden dan wakil presiden masih beberapa bulan lagi pada bulan Oktober. Pada waktunya, PKS akan mengumumkan posisi resminya," pungkasnya.

Penulis :
Aditya Andreas