Pantau - Komisi X DPR RI menyambut baik keputusan Kemendikbudristek untuk membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN).
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyatakan, keputusan Mendikbud Nadiem Makarim tersebut mencerminkan aspirasi publik.
"Keputusan ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan direspons dengan baik," ujar Syaiful di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (28/5).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dari Kemendikbudristek. Khususnya mengenai kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan.
"Komisi X berharap keputusan ini diikuti dengan kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan yang komprehensif, bukan hanya solusi jangka pendek atau instan," tambahnya.
Syaiful juga menyarankan pemerintah, untuk mempertimbangkan skema study loan atau pinjaman biaya pendidikan dapat diterapkan.
Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa skema ini bisa menjadi beban jangka panjang bagi mahasiswa.
Syaiful mencatat bahwa kenaikan UKT di sejumlah PTN sebelumnya mengalami lonjakan yang signifikan, dengan rata-rata kenaikan mencapai 100% hingga 300%.
"Kenaikan yang tidak wajar ini tentu memberatkan peserta didik, meskipun didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN," jelasnya.
Sebelumnya, Nadiem Makarim telah mengumumkan pembatalan kenaikan UKT di sejumlah universitas setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya melihat beberapa angka dan itu cukup mencemaskan," kata Nadiem usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).
Pembatalan kenaikan UKT ini, menurut Nadiem, dilakukan setelah mendengarkan aspirasi dari publik, termasuk keluhan dari mahasiswa, keluarga, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
- Penulis :
- Aditya Andreas
