Pantau - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyerukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk tidak mengabaikan temuan terhadap 82 anggota DPR yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.
Menurut Lucius, langkah MKD untuk mengusut kasus ini sangat penting untuk menjaga integritas parlemen pada periode mendatang.
"Dengan membiarkan 80-an anggota DPR yang terlibat judi online tanpa tindakan tegas, MKD dapat berpotensi menciptakan beban bagi parlemen periode 2024-2029. Ini merupakan modal negatif yang tidak diinginkan untuk masa depan parlemen," ujar Lucius, Jumat (28/6/2024).
Lucius menekankan, masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang akan segera berakhir menuntut MKD untuk bertindak cepat dan adil dalam menanggapi temuan ini. Ia juga mempertanyakan keseriusan MKD dalam menjaga marwah anggota DPR sesuai dengan tugasnya.
"MKD tidak boleh mengabaikan proses etik terhadap anggota DPR yang terlibat dalam perilaku yang melanggar kode etik, termasuk larangan terhadap perjudian," tambahnya.
Menurut Lucius, kasus ini bukan hanya soal individu, tetapi juga mengenai integritas lembaga legislatif.
"MKD harus bertindak untuk menghindari penggambaran bahwa kehormatan DPR disamakan dengan perilaku yang melanggar kode etik," tegasnya.
Lucius juga menyatakan keheranannya terhadap kelanjutan anggota DPR yang terus menjabat meskipun melanggar aturan yang jelas terkait dengan perjudian.
"Kode etik sudah jelas melarang ini, jadi tidak ada alasan bagi MKD untuk tidak menindaklanjuti kasus-kasus yang melanggar aturan ini," katanya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
