Pantau - Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan gedung DPR/MPR di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas utama dalam tahap pembangunan berikutnya.
Pernyataan ini disampaikan dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, IKN, pada Senin (12/8), yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menyatakan bahwa pusat pemerintahan merupakan inti dari pembangunan IKN. Setelah sejumlah gedung kementerian mulai terbangun, ia menekankan perlunya percepatan dalam pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
“Gedung MPR/DPR menjadi prioritas, bersama dengan perumahan anggota DPR/MPR dan ruang kantor mereka, serta gedung Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini sangat mendesak menurut saya,” ujar Prabowo.
Ia juga mendorong Otorita IKN untuk segera mempersiapkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif.
Menurutnya, diperlukan sayembara untuk menentukan desain gedung-gedung tersebut, dengan catatan desain tersebut tidak boleh menyimpang dari konsep awal IKN sebagai kota hutan.
“Jika pembangunan ini selesai, secara substansi ibu kota pemerintahan sudah bisa beroperasi di sini. Jadi, kita tidak perlu menunggu yang lain-lain, karena yang lain akan menyusul,” katanya.
Prabowo optimis, penyelesaian pusat pemerintahan di IKN, ditambah dengan investasi lainnya, akan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal mereka.
Namun, di sisi lain, sejumlah anggota DPR sebelumnya menyuarakan penolakan untuk pindah ke IKN. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi, sementara aktivitas parlemen tetap bisa dilakukan di IKN.
“Sekalian kita buat kekhususan, apakah dalam RUU DKJ itu bisa termasuk juga kekhususan Jakarta menjadi ibu kota legislasi,” ujar Achmad Baidowi dalam sebuah rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).
“Artinya, aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ,” tambahnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
