Pantau-Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyoroti kebijakan ekspor pasir laut yang menuai banyak kritik. Dia mendorong adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan di ujung pemerintahan Presiden Jokowi.
"Berkaca pada fakta kebijakan ekspor pasir laut di masa lalu, begitu banyaknya pulau-pulau kecil yang tenggelam atau setidaknya, menyisakan daratan-daratan yang rusak di sekitar kepulauan Riau atau daerah-daerah lainnya di Indonesia," ucap Didi dalam keterangan yang diterima pantau di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Dia menyebut, pulau-pulau kecil itu merupakan aset bangsa yang harus dijaga demi kelangsungan masa depan anak bangsa ini. Jangan sampai anak cucu diwariskan lingkungan yang rusak dan sudah pasti akan mengancam biota laut. "Apakah kebijakan ekspor pasir laut tidak berbahaya bagi kehidupan biota laut, kelangsungan hidup nelayan dan kelestarian lingkungan di masa mendatang?" tuturnya.
Baca juga: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bertentangan dengan Hukum
Didi menegaskan peraturan baru tentang ekspor pasir laut bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk ekosistem laut yang lebih sehat. Terlebih, Greenpeace Indonesia sudah memperingatkan penambangan pasir laut dapat mempercepat krisis iklim.
Dia berharap, pemerintah selanjutnya dapat melakukan audit mendalam terhadap dampak kerusakan lingkungan dan keberlangsungan hidup nelayan.
"Tepatnya ini akan mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil dan abrasi pantai. Ekspor pasir laut bisa mengancam kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir," ujar Didi.
Lebih lanjut, dia meminta berkaca pada rusaknya lingkungan sebelumnya, audit terhadap dampak kerusakan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan nelayan harus dilakukan dulu sebelum memutuskan proyek yang berbahaya ini.
"Sekali lagi kita tidak mau ada kebijakan ke depan berdampak pada kerusakan lingkungan dan menjadi warisan berbahaya bagi anak cucu kita ke depan," pungkasnya. (Tubagus Rachmat).
- Penulis :
- Wira Kusuma
- Editor :
- Wira Kusuma
