Pantau - Fenomena dinasti politik semakin mengemuka dalam komposisi anggota DPR RI periode 2024-2029.
Sejumlah pakar menilai, banyaknya anggota legislatif yang berasal dari kerabat pejabat negara dapat melemahkan demokrasi di Indonesia.
Pakar Politik dan Demokrasi dari FISIPOL UGM, Arga Pribadi Imawan, menilai dominasi dinasti politik di parlemen berpotensi memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.
"Ini salah satu konsekuensi dari partai politik yang didominasi oleh kalangan elit atau lingkaran kekuasaan," ujar Arga, Senin (14/10/2024).
Menurutnya, baik partai besar maupun kecil cenderung diisi oleh mereka yang berasal dari lingkup politik atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat.
Kondisi ini, lanjutnya, menyulitkan masyarakat umum untuk turut berpartisipasi dalam politik. Data dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menunjukkan bahwa 79 dari 580 anggota DPR RI yang terpilih memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat lain.
Baca Juga: DPR RI Tetapkan Jumlah dan Komposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah ini belum mencakup penelusuran lebih lanjut terkait riwayat pekerjaan atau keterlibatan dalam proyek bersama.
Arga menjelaskan, ada tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan seseorang dalam pemilu: modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi.
Modal sosial terkait dengan jejaring kekerabatan yang meningkatkan popularitas seseorang di masyarakat.
"Misalnya, seseorang yang sudah dikenal sebagai public figure lebih mudah mendapatkan dukungan suara, begitu juga dengan kerabatnya," katanya.
Modal politik, lanjutnya, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan partai pengusung. Partai akan cenderung memilih calon yang memiliki pengaruh politik yang kuat dan mampu menggerakkan mesin politik partai.
Sementara itu, modal ekonomi sangat dibutuhkan untuk mendukung proses kampanye yang membutuhkan biaya besar.
Menurut Arga, keberlanjutan dinasti politik di parlemen dapat memperkuat eksklusivitas dalam lingkup politik.
"Meski dinasti politik juga pernah terjadi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, di sana masih ada peran demokratis yang berfungsi. Sedangkan di Indonesia, fenomena ini justru melemahkan demokrasi dan meningkatkan potensi kolusi serta nepotisme," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa dinasti politik bisa menurunkan tingkat representasi masyarakat di parlemen.
"Ini berpengaruh pada kualitas demokrasi. Representasi publik berkurang karena para anggota parlemen cenderung lebih terikat dengan kontrak politik partai dibandingkan dengan aspirasi masyarakat luas," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
