Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya mengkritik wacana penarikan sejumlah BUMN ke kementerian teknis, seperti pengalihan BUMN pupuk ke Kementerian Pertanian.
Asep menilai, langkah ini memerlukan pertimbangan matang, mengingat adanya perbedaan mendasar antara fungsi BUMN dan kementerian.
Politikus Partai NasDem ini menegaskan, Kementerian Pertanian memiliki cakupan tugas yang luas dalam tata kelola sektor pertanian, yang meliputi semua aspek dari hulu hingga hilir.
“Pupuk hanyalah salah satu dari banyak elemen yang dikelola, selain bibit dan infrastruktur seperti irigasi,” ujar Asep dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Erick Thohir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Baca Juga: Legislator Sambut Baik Rencana Pemutihan Utang Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM
Asep juga mengingatkan, pengelolaan rantai pasok dan distribusi pupuk memerlukan kajian mendalam agar berjalan efektif.
Ia khawatir, jika BUMN yang memiliki peran sebagai regulator sekaligus operator dikelola oleh kementerian teknis, hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan serta mengaburkan fungsi masing-masing lembaga.
“Pemisahan peran dan tanggung jawab ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dalam sektor pertanian,” tambahnya.
Asep berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat meninjau kembali rencana ini demi mengoptimalkan pengelolaan sektor pertanian dan keberlanjutan BUMN.
- Penulis :
- Aditya Andreas
