Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yuke Yurike menegaskan bahwa sistem pengendalian banjir di Jakarta saat ini memerlukan evaluasi menyeluruh karena tidak mampu menampung hujan ekstrem.
"Kami menyoroti soal banjir yang diutamakan adalah pencegahan bukan bertindak ketika sudah terjadi," kata Yuke, Jum'at (31/1/2025).
Yuke menyatakan bahwa cuaca tidak bisa terus-menerus dijadikan faktor penyebab karena dengan sistem pengendalian banjir yang efektif, Jakarta seharusnya dapat meminimalkan risiko banjir. Menurutnya, evaluasi juga harus dilakukan terhadap efektivitas infrastruktur drainase, kapasitas sungai, serta kesiapan pompa dan sistem pengelolaan air di daerah rawan genangan.
Proses normalisasi dan naturalisasi sungai perlu dipercepat, mengingat masih ada 17,7 km normalisasi Sungai Ciliwung yang belum selesai. Selain itu, kondisi daerah resapan air di Jakarta semakin berkurang, yang semakin memperburuk potensi terjadinya banjir.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat khususnya dalam hal pengelolaan aliran air dari wilayah hulu, pengoperasian waduk, serta pintu air. Pemprov juga diharapkan lebih tegas dalam menertibkan bangunan liar.
"Dari sisi teknis, kami akan meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk memastikan semua pompa air berfungsi optimal," kata dia.
“Kami juga mendorong Pemprov untuk lebih tegas dalam menertibkan bangunan liar yang menghambat aliran air," imbuhnya.
Solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir harus segera direalisasikan agar masalah ini tidak menjadi siklus tahunan yang berulang tanpa ada perbaikan. Pihaknya berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan program-program tersebut dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar efektif.
"DPRD akan terus mengawasi dan mendorong agar setiap program penanggulangan banjir benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran," kata Yuke.
Baca juga: Puluhan Kelurahan di Jakarta Barat Terdampak Banjir, Pemerintah Lakukan Penanganan Darurat
- Penulis :
- Laury Kaniasti
