Pantau - Komisi II DPR RI hari ini menggelar rapat kerja (raker) bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP guna membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Sebelumnya, pelantikan kepala daerah non-sengketa dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Namun, dengan percepatan penanganan PHPU oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah dan DPR perlu menyesuaikan jadwal pelantikan.
"Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke Komisi II pada hari Senin (3/2/2025) untuk membahas ulang mengenai jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 lalu," ujar Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda.
Kemendagri mengusulkan agar pelantikan kepala daerah dilakukan segera setelah putusan dismissal MK, yakni antara 18-20 Februari 2025.
Baca Juga: Ada Putusan Sela MK, Komisi II DPR Jadwalkan Ulang Pelantikan Kepala Daerah
Sebelumnya, pada Jumat (31/1/2025), Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar proses pelantikan dipercepat.
Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum di daerah serta memastikan kepala daerah terpilih segera bekerja untuk masyarakat.
"Arahan Presiden untuk kepala daerah terpilih yang non-sengketa maupun yang di-dismiss tadi dengan putusan sela, ini agar proses pelantikannya dipercepat. Supaya mereka sudah bisa menjabat, ada kepastian, dan setelah itu bekerja untuk rakyat," ujar Tito.
- Penulis :
- Aditya Andreas
