Pantau - Manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyambut baik usulan agar para pejabat menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari. Menurut pihak TransJakarta, kebijakan ini bisa menjadi langkah positif untuk mendorong penggunaan transportasi publik.
"Tentu kami menyambut baik diskusi dan wacana publik yang saat ini berlangsung," kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, Kamis (6/2/20205).
Menurut Welfizon, apabila masyarakat melihat adanya pemimpinnya menggunakan transportasi umum, maka hal ini juga akan mendorong mereka untuk mencontoh. Sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum.
Tak hanya berdampak pada masyarakat, hal tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi umum. Perbaikan berkelanjutan diharapkan menjadikannya lebih efisien, aman, dan nyaman bagi pengguna serta mempercepat koordinasi antarbidang.
“Kami juga melihat ini akan menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan transportasi umum, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan," katanya.
"Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan transportasi umum, hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak," imbuhnya.
Baca juga: Transjakarta Buka Suara soal Viral Mobil RI 24 Masuk Jalur Busway
Sebelumnya Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengusulkan agar pejabat menggunakan transportasi umum karena prioritas bagi pejabat di jalan dapat memicu kecemburuan. Namun, untuk Presiden dan Wakil Presiden, pengawalan tetap diperlukan.
"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," kata Djoko Setijowarno.
"Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Pengawalan jika memang perlu sekali, misalnya, harus rapat," imbuhnya.
Saat ini angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5% wilayah Jakarta. Oleh karena itu, pejabat negara perlu membiasakan diri menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu.
"Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," tutupnya.
- Penulis :
- Laury Kaniasti
