Pantau - Pemerintah Hungaria mengumumkan keputusan keluar dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), langkah yang dianggap sebagai hadiah politik bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Keputusan ini disampaikan hanya sehari sebelum kunjungan resmi Netanyahu ke Budapest pada Kamis (4/4), menandai dukungan terbuka dari Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban terhadap pemimpin Israel tersebut.
Sekretaris Menteri Hungaria, Gergely Gulyas, menyatakan bahwa proses pengunduran diri dari ICC telah dimulai dan akan dilakukan sesuai tenggat waktu yang berlaku, dengan publikasi keputusan di Lembaran Resmi Hukum Hungaria.
Sikap Politik Orban dan Reaksi Internasional
Langkah ini disebut telah dipertimbangkan sejak Februari 2025 karena alasan ketidaksesuaian hukum.
Meskipun Hungaria meratifikasi Statuta Roma pada 2002, dokumen tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi, yang dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan kewajiban hukum ICC, termasuk perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Kritik terhadap ICC sudah dilontarkan Orban sejak 21 November 2024, ketika ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Melalui akun X, Orban menyebut perintah tersebut "berani, sinis, dan sepenuhnya tidak dapat diterima", serta mengundang Netanyahu ke Hungaria dengan janji menjamin "kebebasan dan keselamatannya".
Meski proses keluar dari ICC baru akan sah setahun setelah pemberitahuan resmi ke PBB, Orban dan Netanyahu telah merayakan keputusan tersebut dalam konferensi pers bersama tanpa sesi tanya jawab.
Orban menyebut ICC sebagai "mahkamah politik", sementara Netanyahu menyebutnya "korup" dan sebagai ancaman terhadap demokrasi.
Media independen Hungaria merespons dengan kritik tajam, menyebut langkah ini sebagai bentuk pelemahan terhadap sistem hukum internasional dan simbol ketidakpedulian terhadap penegakan hak asasi manusia.
Konteks Politik Domestik dan Regional
Keputusan ini juga berkaitan erat dengan manuver politik Orban di tingkat Eropa.
Ia tengah melancarkan kampanye besar melawan Uni Eropa yang ia sebut sebagai "Kekaisaran Brussel", dengan tujuan menjadikan UE sebagai federasi negara-negara berdaulat.
Langkah keluar dari ICC dipandang sebagai uji coba terhadap kekuatan institusi transnasional dan memunculkan pertanyaan apakah Hungaria akan mempertimbangkan keluar dari Uni Eropa.
Orban sendiri membantah niat tersebut, namun tetap mendorong perubahan radikal dalam struktur UE.
Di dalam negeri, ia menggencarkan narasi populis dan otoriter, menyebut para kritikus sebagai "serangga" dan menyerukan "pembersihan besar pada masa Paskah".
Meski begitu, oposisi mulai menunjukkan kekuatan.
Partai Tisza yang baru didirikan tahun lalu kini memimpin dalam survei, dipimpin oleh Peter Magyar, yang disebut sebagai politisi paling populer di Hungaria saat ini.
Namun, pengamat seperti jurnalis Imre Para-Kovcs pesimistis terhadap kemungkinan perubahan besar, menyebut masyarakat Hungaria "kebal terhadap perubahan".
- Penulis :
- Pantau Community
