Layanan Haji Masih Bermasalah, DPR Temukan Jemaah Tidur di Musholla

Pantau - Tanpa penanganan menyeluruh, sejumlah persoalan mendasar kembali membayangi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari pemondokan sempit hingga Kartu Nusuk yang lambat terbit, Tim Pengawas Haji DPR RI menemukan sederet catatan penting usai mengevaluasi langsung di Makkah.

Evaluasi ini mencuat dalam rapat gabungan antara Timwas DPR, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta sejumlah pihak terkait lainnya. Rapat digelar di Alqimma Hall dan dipimpin langsung Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Ibadah haji adalah proses ritual yang sangat kompleks, memerlukan persiapan matang, kerja keras, dan koordinasi lintas lembaga," tegas Cucun saat memimpin rapat di Makkah, Senin (2/6/2025).

Sorotan pertama jatuh pada layanan pemondokan jemaah. Timwas mencatat adanya jemaah yang tidur di musholla, hingga kasus lansia dan disabilitas yang dipisahkan dari pendampingnya.

"Ada jemaah yang terpaksa tidur di musholla karena tidak mendapat tempat tinggal. Tak hanya itu, banyak juga jemaah yang terpisah dari pasangannya, bahkan jemaah lansia dan disabilitas terpisah dari pendampingnya. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, terutama saat fase puncak haji di Armuzna," ujar Cucun saat menyampaikan evaluasi soal layanan pemondokan.

Persoalan lain muncul dari keterlambatan distribusi Kartu Nusuk, dokumen resmi yang menjadi syarat masuk ke Masjidil Haram. Akibatnya, banyak jemaah kehilangan kesempatan untuk salat di lokasi paling suci umat Islam itu.

"Sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan luar biasa, sayangnya banyak jemaah kita kehilangan kesempatan itu karena belum menerima Kartu Nusuk. Ini harus jadi perhatian serius," tambahnya, seraya menyoroti keterlambatan distribusi Kartu Nusuk.

Masalah maktab di Armuzna juga disorot tajam. Kapasitas tempat tidur dinilai tidak memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan minimal.

"Syarikah MCDC bahkan memaksakan hingga 280 kasur di maktab besar dan 181 kasur di maktab kecil. Ini jelas tidak manusiawi dan berisiko besar pada keselamatan dan kenyamanan jemaah," ungkapnya soal kepadatan maktab di Armuzna.

Tidak hanya itu, pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa layanan konsumsi tidak sesuai standar. Menu makanan dan takaran tidak sesuai dengan yang diumumkan sebelumnya. Transportasi dan fasilitas kesehatan pun belum optimal, khususnya bagi jemaah lansia.

"Ini harus menjadi bahan evaluasi dan pembenahan ke depan. Tidak boleh ada lagi kompromi terhadap pelayanan jemaah, apalagi bagi mereka yang lansia atau memiliki keterbatasan fisik," tegas Cucun terkait standar layanan konsumsi, transportasi, dan kesehatan.

Cucun juga menekankan pentingnya kerja bersama antar-lembaga negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. Menurutnya, tugas ini bukan hanya tanggung jawab satu komisi.

"Tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan haji bukan hanya ada di Komisi VIII, tetapi juga melibatkan Komisi III, V, VI, IX, XI, XII, dan XIII. Ini menunjukkan bahwa haji adalah kepentingan nasional yang harus kita jaga bersama," pungkasnya.

Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik untuk memperbaiki sistem layanan haji secara menyeluruh. Pemerintah diminta segera menindaklanjuti catatan evaluasi agar ibadah jemaah Indonesia berlangsung aman, layak, dan khusyuk.