Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengawasi KPU dan Bawaslu. DKPP, kata Jokowi, perlu meluruskan segala hal yang tidak benar.
Jokowi menekankan, Pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang disertai banyak tantangan besar. Hal tersebut disampaikan Jokowi di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
"Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua dari seluruh provinsi kabupaten dan kota ada 840 ribu TPS, kita bayangkan 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar, TPS nya saja 840 ribu," tuturnya.
Jokowi menuturkan, perlu tata kelola Pemilu yang akuntabel serta berintegritas. Jokowi mengharapkan, Pemilu 2024 berjalan dengan sejuk tanpa dibalut kebencian.
"Sehingga sekali lagi tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai bagaimana agar tata kelola Pemilu ini akuntabel berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah," lanjutnya.
"Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoax, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita," sambungnya.
Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah ngobrol dengan Ketua DKPP Hedy Lukito agar berani dan tegas mengawasi KPU-Bawaslu. Dia meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.
"Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan," ujarnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
