Pantau - Peneliti pertahanan dan keamanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi turut menyoroti debat Pilpres ketiga, Minggu (7/1/2024) malam.
Ia mengatakan, tak semua data pertahanan negara boleh dibuka. Meski begitu, ia tetap mendorong adanya prinsip akuntabilitas dalam pengadaan alutsista.
"Kita tidak bisa sepenuhnya transparan, tapi bukan berarti kita bisa mengabaikan akuntabilitas," ujar Fahmi.
Fahmi menilai, kondisi alutsista TNI saat ini dalam kondisi yang tidak siap tempur. Menurutnya, hampir setengah alutsista pertahanan Indonesia sudah usang.
"Kalau mau diakui, sebenarnya kondisi alutsita kita ini cukup memprihatinkan. Hampir 50 persen dari alutsista yang kita miliki itu tidak hanya tua, tetapi juga usang," tegasnya.
Untuk itu, Khairul berpendapat, hal ini akan meningkatkan kerentanan dan risiko pertahanan Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada potensi ancaman geopolitik.
"Pertahanan kita akan sangat rentan dan sulit untuk berharap kita mampu menjaga kedaulatan kita dengan baik, khususnya ketika dihadapkan pada potensi-potensi ancaman," ungkapnya.
Sebelumnya, dalam debat Pilpres ketiga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam. Tema yang diangkat salah satunya tentang pertahanan.
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi sasaran tembak bagi dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Dalam debat tersebut, baik Anies maupun Ganjar sama-sama mempertanyakan anggaran Kemenhan dan menyindir pembelian alutsista bekas.
Menjawab hal tersebut, Prabowo mengaku bersedia membuka secara transparan anggaran Kemenhan di forum lain dengan alasan keterbatasan waktu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
