Pantau - Co-Kapten Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN), Sudirman Said terkejut usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu 2024. Justru, kata Sudirman, hal tersebut berlatarbelakang dengan yang selama ini diungkapkan Jokowi.
"Pertama, saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus-menerus. Logikanya begini, mengapa polisi diminta netral, mengapa ASN diminta netral, mengapa pegawai BUMN diminta netral? Karena mereka punya kewenangan publik. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu," kata Sudirman di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sudirman menilai, ada kesulitan jika Jokowi berkampanye tak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, fasilitas negara melekat pada sosok Jokowi sebagai presiden.
"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" ujarnya.
"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang karena ada paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan," sambungnya.
Dia lalu mengungkit soal nepotisme. Menurutnya, apa yang dinyatakan Jokowi seolah-olah nepotisme.
"Ya kalau saya nyebutnya nepotisme. Yang mendorong Reformasi 98 itu kan nepotisme yang akut ya, dan sekarang lagi dibangun kembali. Dan kita tak mau menerima itu, kita menolak nepotisme. Kita tolak tindakan-tindakan yang lawan demokrasi," ucapnya.
Dia turut prihatin dengan apa yang dilontarkan Jokowi. Sudirman pun mempertanyakan kepatutan Jokowi selaku presiden.
"Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan bahkan seperti didakwakan, seperti 'silakan para menteri mau kampanye, silahkan, saya nanti juga mau kampanye, boleh kok'," jelasnya.
"Jadi bukan soal legal tidak legal, legal tidak legal sudah terbukti bahwa itu bisa diterobos. Contohnya ketika ia memaksakan anaknya untuk masuk dalam kontestasi. Tapi soal legal tidak legal itu pimpinan tinggi negara ukurannya patut atau tidak. Artinya ukurannya ada di peran etika," imbuhnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
