Pantau - Ketua Tim Hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) Ari Yusuf Amir bakal memberikan analisa pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh berkampanye dan memihak. Rencananya, Timnas AMIN akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu RI.
"Iya (akan lapor), kami akan memberikan pendapat hukum kami analisa hukum kami kepada Bawaslu. Dan silakan Bawaslu untuk menyikapi nanti," kata Ari Yusuf di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (25/1/2024).
"Jadi kita sekarang di Jakarta lagi menyiapkan itu, kita format secara baik. kita akan buat laporan ke Bawaslu terkait ini," imbuh dia.
Dia menuturkan, pernyataan Jokowi tersebut diduga melanggar kepentingan sebagai kepala negara. Ari Yusuf menduga banyak fasilitas negara yang sukar dibedakan untuk kepentingan kampanye.
"(Terkait dugaan) kepentingan berbangsa dan bernegara. Jadi lebih kepada kalau bicara aturan formil dibuatlah semua aturan formil ini dibuat. Bagaimana kemarin misalnya contoh menteri menteri itu ketika mereka mencalonkan diri harusnya kan mengundurkan diri. Sekarang tidak begitu cukup cuti," ujar Ari Yusuf.
"Cuti pun dengan penuh fasilitas yang tidak bisa dibedakan. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang katanya sesuai aturan tapi aturan itu dibuat secara tidak benar," sambungnya.
Ari Yusuf juga bakal memberi analisa hukum itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Harapannya, KPU RI dan Bawaslu RI bisa menyikapi laporannya tersebut.
"Kami sudah membuat analisa hukumnya. Analisa hukumnya sudah kami sampaikan ke Bawaslu, ke pihak KPU juga. Kita menyesalkan sikap itu. Nah nanti tinggal sikapnya KPU dan Bawaslu mengambil sikap bagaimana," ucap Ari Yusuf.
Aturan Presiden Boleh Kampanye Pemilu
Aturan presiden boleh berkampanye rupanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan presiden hingga menteri boleh berkampanye dan menunjukkan keberpihakannya dalam Pemilu.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski ada penegasan, Jokowi menuturkan ada larangan bagi presiden dan menteri saat berkampanye, yakni memanfaatkan fasilitas negara.
Lalu, gimana sih isi dari UU Pemilu terkait presiden dan menteri boleh berkampanye itu? Simak pasal-pasal di bawah ini ya:
Pasal 299
(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.
Pasal 300
Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasal 302
(1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
(2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Tak hanya itu, UU Pemilu juga mengatur hal yang dilarang dilakukan presiden, menteri, hingga pejabat publik lainnya saat berkampanye. Begini aturannya:
(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara
(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
UU Pemilu sedianya juga mengatur pemanfaatan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden dan wakil presiden (wapres), misalnya pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan berdasarkan kondisi lapangan secara profesional-proporsional.
- Penulis :
- Khalied Malvino
