Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (15/12) menyatakan bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza telah mulai beroperasi dalam bentuk yang sangat kuat dan akan terus diperkuat seiring bertambahnya dukungan dari negara-negara lain.
Pernyataan ini disampaikan di tengah dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang dirancang oleh pemerintahan Trump, sebagai bagian dari strategi 20 poin untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Fase Kedua: Penarikan Pasukan Israel dan Pembentukan Pemerintahan Baru
Fase kedua mencakup tiga langkah utama:
- Penarikan pasukan Israel dari wilayah tambahan di Gaza
- Penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF)
- Pembentukan struktur pemerintahan baru di Gaza
Trump menyebut bahwa pasukan stabilisasi saat ini sudah beroperasi secara efektif dan akan diperkuat lebih lanjut dengan kehadiran negara-negara mitra internasional.
Langkah ini merupakan kelanjutan dari laporan sebelumnya oleh Axios, yang menyebut Trump akan mengumumkan fase kedua rencana perdamaian sebelum Natal.
Dalam struktur baru yang dirancang, Gaza akan dipimpin oleh sebuah Dewan Perdamaian yang diketuai langsung oleh Trump dan terdiri dari sekitar 10 pemimpin negara Arab dan Barat.
Dewan Perdamaian dan Tokoh Internasional Dilibatkan
Dewan Perdamaian akan memimpin Gaza selama masa transisi dan memiliki mandat untuk:
- Menjaga stabilitas keamanan
- Memfasilitasi proses rekonstruksi
- Mempersiapkan pemerintahan sipil jangka panjang
Di bawah Dewan Perdamaian, akan dibentuk dewan eksekutif internasional yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka, termasuk:
- Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
- Jared Kushner (utusan khusus Trump)
- Steve Witkoff
Sejumlah pejabat senior dari negara-negara anggota Dewan Perdamaian
Pemerintah AS menilai bahwa kehadiran tokoh internasional ini diperlukan untuk memastikan koordinasi antara aspek politik, keamanan, dan ekonomi berjalan selaras.
Langkah ini diposisikan sebagai inisiatif komprehensif untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza dan memperluas peran internasional dalam menjaga stabilitas kawasan pascaperang.
Namun, rencana ini juga diperkirakan akan memicu sorotan dan perdebatan tajam, terutama terkait:
- Legitimasi struktur pemerintahan baru yang diusulkan
- Efektivitas Pasukan Stabilisasi Internasional di wilayah konflik
- Kondisi keamanan dan politik Gaza yang masih rentan dan fluktuatif
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
