Pantau - Tokoh perempuan dinilai masih minim diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Padahal, banyak perempuan nasional yang memiliki integritas serta pengalaman memimpin, yang cocok untuk diusung dalam Pilkada.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menekankan, partai politik (parpol) bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada tokoh perempuan yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin daerah.
"Saat ini jumlah perempuan yang maju jadi kepala daerah atau sudah terpilih belum banyak, tidak sebanyak laki-laki," ujar Ujang kala dihubungi, Jumat (12/7/2024).
Menurutnya, keterlibatan perempuan yang lebih banyak dalam kontestasi politik tentu menjadi hal yang positif. Selain memberikan kesempatan, ini juga merupakan upaya perwujudan kesetaraan gender.
"Perempuan punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Saya melihat eksistensi mereka masih kurang, evaluasi harus terus dilakukan," tambahnya.
Ujang mencatat, kebanyakan tokoh perempuan yang saat ini telah menjadi pemimpin daerah umumnya memiliki anggota keluarga yang juga berpolitik.
Namun, parpol seharusnya bisa merekrut tokoh perempuan yang punya pengalaman, kemampuan, serta integritas, meskipun tidak memiliki relasi politik.
"Perempuan yang menjabat juga masih terkait, misalnya suaminya dulu bupati atau istrinya anggota DPR, gitu-gitu aja sebetulnya," katanya.
Ujang berharap, partai politik dapat lebih proaktif dalam mencari dan mengusung tokoh perempuan yang berpotensi, sehingga keterlibatan perempuan dalam politik dapat semakin meningkat.
“Hal ini penting untuk menciptakan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
