Pantau - Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan bahwa penguatan program pengawasan partisipatif sangat penting untuk menjaga integritas pemilu di masa depan. Lolly menjelaskan bahwa meskipun program pengawasan partisipatif telah berkembang dengan signifikan, tidak semua daerah mampu menjalankannya secara berkelanjutan.
“Bawaslu berharap pengawasan partisipatif tidak hanya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu dan pilkada,” kata Lolly dalam diskusi The Indonesian Forum, yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute pada Kamis (19/12/2024) di Jakarta.
Lolly menambahkan bahwa pengawasan yang melibatkan lembaga terkait dan masyarakat dapat menghasilkan proses pemilihan pemimpin yang lebih baik."Dengan kolaborasi yang solid antara masyarakat dan lembaga terkait, proses demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa," ujarnya.
Baca Juga:
Bawaslu Catat 130 Dugaan Politik Uang dalam Pilkada 2024
Tantangan Pengawasan Partisipatif
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengungkapkan dalam kajian akhir tahun TII bahwa pengawasan partisipatif masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman antara Bawaslu daerah terkait implementasi pengawasan partisipatif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.
“Tantangan lain yang ditemukan dalam kajian TII adalah adanya pengawas ad hoc yang cenderung money-oriented (berorientasi pada uang) atau hanya mencari pekerjaan. Struktur birokrasi yang hierarkis dan lambat juga menjadi kendala dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat,” ungkap Arfianto.
Dampak Teknologi dalam Pengawasan Pemilu
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, dalam diskusi yang sama, juga menyoroti perubahan besar dalam dinamika pengawasan pemilu akibat perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), dan media sosial.
“Contohnya, penggunaan AI untuk mendeteksi hoaks atau pola kampanye negatif yang tersebar luas di media sosial menjadi isu yang semakin penting,” ujar Kaka.Teknologi tersebut memberikan tantangan sekaligus peluang baru dalam memperkuat pengawasan dan memastikan pemilu yang lebih bersih dan adil.
Kesimpulan
Penguatan pengawasan partisipatif menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun tantangan masih ada, kolaborasi antara masyarakat dan lembaga terkait, didukung oleh teknologi yang semakin berkembang, dapat membuat proses pemilu lebih transparan dan bertanggung jawab.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
