Pantau - Pemerintah China menyampaikan selamat kepada Myanmar atas penyelenggaraan pemilihan umum pasca-kudeta militer 2021, dengan menilai proses pemilu berjalan stabil dan mendapat partisipasi aktif dari publik.
China Tegaskan Dukungan, Komitmen Tidak Campuri Urusan Dalam Negeri Myanmar
Juru bicara pemerintah China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa seluruh tahapan pemilu yang digelar dalam tiga fase telah selesai pada 25 Januari 2026.
"China mengucapkan selamat kepada Myanmar atas penyelenggaraan pemilihan umum yang stabil dan tertib dengan partisipasi aktif", ungkapnya.
Pemungutan suara dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada 28 Desember 2025 di 102 kota, 11 Januari 2026 di 100 kota, dan 25 Januari 2026 di 63 kota.
Guo menambahkan bahwa pemilu Myanmar kali ini turut disaksikan oleh perwakilan dari Tiongkok, Rusia, India, negara-negara ASEAN, serta organisasi internasional lainnya.
Ia menegaskan bahwa China tetap memegang prinsip “Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai” dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.
"Sebagai tetangga yang bersahabat, kami mendukung berbagai pihak di Myanmar untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih luas, kuat, dan berkelanjutan melalui pemilihan umum, meredakan ketegangan sesegera mungkin, dan bersama-sama menjaga stabilitas situasi politik", jelas Guo.
China juga menyatakan siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menghormati pilihan rakyat Myanmar dan memberikan bantuan konstruktif bagi perdamaian serta pembangunan di negara tersebut.
"China menjalankan kebijakan persahabatan terhadap seluruh rakyat Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama China-Myanmar di berbagai bidang telah mencapai hasil positif, yang secara efektif mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi Myanmar", tambahnya.
Kritik Internasional Muncul, Pemilu Myanmar Dinilai Tidak Sah
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota majelis rendah, majelis tinggi, serta legislatif tingkat daerah.
Setelah dilantik, anggota parlemen akan memilih Presiden Myanmar dan membentuk pemerintahan baru.
Sejak kudeta, pemerintahan darurat militer diberlakukan selama lebih dari empat tahun, dan pada 2023, sekitar 40 partai politik termasuk NLD dibubarkan oleh junta.
Dalam pemilu kali ini, sekitar enam partai dengan hampir 5.000 calon ikut serta, sementara di tingkat daerah, tercatat ada 57 partai berpartisipasi.
Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer mencalonkan sekitar 1.000 kandidat.
Myanmar memiliki sistem parlemen bikameral dengan total 664 kursi, terdiri dari 440 kursi di majelis rendah dan 224 kursi di majelis tinggi.
Kubu pro-militer mengklaim telah meraih suara mayoritas dalam pemilu ini.
Jenderal Senior Min Aung Hlaing atau orang kepercayaannya dari kalangan militer berpeluang besar terpilih sebagai presiden.
Namun, pelapor khusus HAM PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, menyatakan bahwa pemilu tersebut tidak sah.
Ia menyerukan kepada komunitas internasional agar tidak mengakui hasil pemilu yang menurutnya hanya akan menghasilkan pemerintahan tidak sah.
Selain itu, pemungutan suara tidak dilakukan di 76 daerah pemilihan karena wilayah-wilayah tersebut berada di luar kendali junta dan alasan keamanan.
Akibatnya, jumlah anggota legislatif yang terpilih hanya mencapai 588 kursi dari total 664 kursi, menurunkan ambang batas mayoritas sederhana menjadi 295 kursi.
Menanggapi kritik internasional, Presiden sementara Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa penolakan dari dunia luar bukanlah urusannya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
