Pemerintah Siapkan 20.000 Ton Daging untuk Stabilkan Harga Jelang Lebaran

Pantau - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan distribusi sekitar 20.000 ton daging ke berbagai pasar murah di seluruh Indonesia menjelang bulan Ramadan hingga Lebaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan harga daging di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa intervensi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menekan harga bahan pangan pokok, khususnya daging, agar tetap terjangkau oleh masyarakat selama periode hari besar keagamaan.

"Kami akan menyalurkan sekitar 20.000 ton daging ke pasar murah sebagai bentuk intervensi agar harga lebih stabil dan tidak terlalu tinggi menjelang Ramadan dan Lebaran," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan operasi pasar dalam skala besar dengan target 4.000 titik pasar di seluruh Indonesia. Program ini akan dimulai pada Senin (24/2/2025) dengan tahap awal mencakup 500 titik operasi pasar.

Baca Juga:
Kolaborasi Pemerintah Rumuskan Strategi Jaga Harga Pangan Ramadan dan Idulfitri
 

"Kami akan menggelar operasi pasar untuk berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan daging, termasuk daging beku. Ini langkah konkret agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau," jelasnya.

Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar harga bahan pangan, termasuk daging, dapat lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan lebih rendah dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia.

"Presiden ingin harga bahan pokok lebih murah dibandingkan tahun lalu, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami akan memastikan ketersediaan stok mencukupi dan harga tetap stabil di pasar," katanya.

Dengan adanya upaya intervensi ini, diharapkan lonjakan harga daging dan bahan pangan lainnya menjelang Ramadan dan Lebaran dapat diredam, sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.