Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegaskan, tak ada pembahasan soal wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD hingga saat ini.
Ia memastikan, pelaksanaan pilkada masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Menurut UU, Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Belum ada pembicaraan serius terkait hal tersebut," tegas Junimart, Selasa (11/10/2022).
Namun, Politisi PDIP itu tidak menolak secara tegas, apakah fraksinya menolak wacana dari MPR RI tersebut. Menurutnya, PDIP akan taat terhadap aturan yang masih berlaku.
Di sisi lain, Junimart juga tak sependapat dengan alasan MPR bahwa pilkada langsung telah memicu banyak praktik korupsi di daerah.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada lewat DPRD juga tidak akan menjamin korupsi di daerah akan hilang. Perlu kajian mendalam untuk membuktikan klaim tersebut.
"Itu relatif dan tidak menjadi jaminan. Semua kembali kepada politik demokrasi yang bersih," tutupnya.
Ia memastikan, pelaksanaan pilkada masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Menurut UU, Pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat. Belum ada pembicaraan serius terkait hal tersebut," tegas Junimart, Selasa (11/10/2022).
Namun, Politisi PDIP itu tidak menolak secara tegas, apakah fraksinya menolak wacana dari MPR RI tersebut. Menurutnya, PDIP akan taat terhadap aturan yang masih berlaku.
Di sisi lain, Junimart juga tak sependapat dengan alasan MPR bahwa pilkada langsung telah memicu banyak praktik korupsi di daerah.
Menurutnya, pelaksanaan pilkada lewat DPRD juga tidak akan menjamin korupsi di daerah akan hilang. Perlu kajian mendalam untuk membuktikan klaim tersebut.
"Itu relatif dan tidak menjadi jaminan. Semua kembali kepada politik demokrasi yang bersih," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
